DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun
    2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Struktur APBDesa Tahun Anggaran 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 (APBDesa)

1. PENDAPATAN
    1.1 Pendapatan Asli Desa (PADesa)
          a. Hasil Usaha
          b. Hasil aset
          c. Swdaya, partisipasi dan gotong royong
          d. Lain-lain pendapatan asli desa
    1.2 Dana Transfer
          a. Dana Desa
          b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
          c. Alokasi Dana Desa (ADD)
          d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
          e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
    1.3 Pendapatan Lain-lain
          a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
          b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

2. BELANJA DESA
    2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
    2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa
    2.5 Belanja Tak Terduga